DetakNasional.com,-Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai penolakan keras dari publik, dengan generasi Z tercatat sebagai kelompok paling vokal menentang skema Pilkada tidak langsung. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan bahwa sebanyak 84 persen responden dari kalangan generasi Z menyatakan tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD. Persentase ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.
Menurut Ardian, kuatnya penolakan dari Gen Z mencerminkan kecenderungan generasi muda yang menghendaki mekanisme demokrasi langsung dan partisipatif. “Generasi Z menunjukkan sikap paling tegas menolak Pilkada melalui DPRD,” katanya dalam pemaparan survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penolakan terhadap Pilkada DPRD juga terlihat signifikan di kelompok usia lain. Pada generasi milenial, penolakan mencapai 71,4 persen, sementara generasi X sebesar 60 persen dan kelompok baby boomer sebesar 63 persen.
Ardian menegaskan, data tersebut memperlihatkan bahwa resistensi publik terhadap Pilkada DPRD bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada satu generasi tertentu.
Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, tingkat penolakan tertinggi tercatat pada responden berpendidikan SD ke bawah dengan angka 73,5 persen. Disusul lulusan SMA sederajat sebesar 71,1 persen, lulusan D3 ke atas 61 persen, dan lulusan SMP sederajat 52,4 persen.
Hasil survei ini diperoleh dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 10–19 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling.
Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, LSI Denny JA menyatakan hasil survei ini merepresentasikan kondisi opini sekitar 208 juta pemilih di Indonesia. Ardian menambahkan, metode survei yang digunakan telah berulang kali terbukti akurat dalam berbagai pemilu dan penghitungan cepat nasional.
