PEKANBARU, 19, Juni 2026— Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi besar-besaran
di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Mengusung
jargon "Revolusi Indonesia Emas", gerakan ini membawa rapor merah dan sederet
tuntutan krusial terkait arah masa depan bangsa dan isu strategis daerah. Sempat
diwarnai ketegangan dan saling dorong di depan gerbang, barisan hijau-hitam ini
menolak untuk hanya ditemui di luar gedung. Berkat negosiasi yang alot dan
konsistensi massa aksi, barikade pengamanan akhirnya terbuka. Massa HMI Cabang
Pekanbaru berhasil masuk dan menduduki ruang sidang utama DPRD Provinsi Riau
untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Poin-Poin Tuntutan "Revolusi
Indonesia Emas" Di hadapan dan di sambut anggota Dewan Komisi 1 DPRD Provinsi
Riau yang menemui massa di dalam ruangan, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Diki
Maulana, menegaskan bahwa narasi "Indonesia Emas" tidak boleh hanya menjadi
jualan politik kosong, melainkan harus dijemput dengan evaluasi total atau
"revolusi" di berbagai sektor.
Berikut adalah poin-poin tuntutan utama yang
berhasil diserahkan dan ditandatangani bersama: 1. Menuntut Evaluasi Total
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak menjadi
instrumen pemborosan anggaran negara. 2. Menolak praktik pemborosan anggaran
negara yang tidak disertai tata kelola yang jelas serta mendesak pemerintah
untuk memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan
Guru Honorer di seluruh Indonesia. 3. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia
mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, yang semakin
membebani rakyat di tengah melemahnya daya beli masyarakat. 4. Menolak Revisi
Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang berpotensi memperluas
kewenangan secara berlebihan dan mengancam prinsip demokrasi, negara hukum,
serta supremasi sipil. 5. Menolak segala bentuk Dwi Fungsi TNI-POLRI yang
bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi mengganggu kehidupan
demokrasi di Indonesia. 6. Mendesak Evaluasi tata pelayanan infrastruktur dan
fasilitas yang ada di rumah sakit. 7. Mengecam Tindakan intimidasi, diskriminasi
dan pengawasan aparat terhadap Aktivis, Jurnalis serta serta Masyarakat sipil.
8. Mendesak Optimalisasi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan demi keseimbangan ekologi, dan iklim. 9. Mendesak Pengesahan UU
Rampas Aset yang sudah terlalu lama hanya membasi di dalam Jalannya Aksi: Tertib
Namun Menekan "Kami datang bukan untuk berwisata, kami datang membawa jeritan
masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Jika DPRD
Riau tidak mampu menjadi penyambung lidah kami ke pemerintah pusat, maka fungsi
representasi itu telah mati!" teriak koordinator lapangan 1 dan 2, M. Rizal al
Hafis dan Kumuh El hakim di atas pengeras suara. Setelah tuntutan dibacakan satu
per satu di dalam gedung parlemen, DPRD Provinsi Riau akhirnya menandatangani
pakta integritas yang disodorkan oleh HMI Cabang Pekanbaru. Pihak DPRD yang di
sambut Andi Darma Taufik anggota DPRD Provinsi Riau Komisi l berjanji akan
segera meneruskan poin-poin "Revolusi Indonesia Emas" ini ke tingkat pusat dan
menjadikannya agenda prioritas dalam rapat kerja daerah. Ujar beliau Aksi yang
dimulai sejak siang hari ini akhirnya bubar dengan tertib menjelang petang.
Keberhasilan HMI Cabang Pekanbaru menembus dan menyampaikan tuntutan langsung di
dalam gedung DPRD Riau menjadi simbol bahwa gerakan mahasiswa di Bumi Lancang
Kuning masih menjadi motor penggerak perubahan yang solid dan diperhitungkan.
