DetakNasional.com,-Riau-Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah BUMD dinilai belum mampu menjalankan fungsi strategis sebagai penopang ekonomi daerah dan justru berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti secara khusus kondisi Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang dinilai mengalami penurunan kinerja signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut terlihat jelas dari anjloknya setoran dividen kepada pemerintah daerah.
“Kontribusi BRK Syariah dulu bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Sekarang jumlahnya turun jauh, hanya puluhan miliar. Ini tentu tidak bisa dianggap sebagai kondisi yang wajar,” ujar SF.
Struktur Pimpinan Belum Terisi
Masalah BRK Syariah tidak hanya terletak pada kinerja keuangan. Bank milik daerah itu juga belum memiliki direksi dan komisaris definitif. Hingga saat ini, proses seleksi pimpinan belum rampung, sementara operasional bank tetap berjalan dengan struktur organisasi yang tidak lengkap.
Menurut SF, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan.
“Organisasi keuangan sebesar ini seharusnya dipimpin secara lengkap. Tanpa direksi dan komisaris definitif, risiko tata kelola menjadi sangat besar,” tegasnya.
Jaringan Luas, Hasil Belum Optimal
Meski memiliki jaringan kantor dan gerai yang cukup banyak, BRK Syariah dinilai belum mampu memaksimalkan potensi tersebut. Biaya operasional disebut tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.
“Ekspansi fisik memang ada, tetapi tidak terlihat dampaknya terhadap kinerja. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun efisiensi operasional,” kata SF.
BUMD Lain Juga Perlu Evaluasi
Tak hanya BRK Syariah, Plt Gubernur Riau juga menyoroti kinerja BUMD lain seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Perkebunan Riau. Kedua BUMD tersebut dinilai memiliki struktur organisasi yang terus berkembang, namun belum memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“Struktur membesar, jabatan bertambah, tetapi hasilnya tidak terlihat. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Menanti Langkah Nyata
Pernyataan tegas Plt Gubernur Riau membuka harapan akan adanya pembenahan serius terhadap BUMD di daerah. Namun demikian, masyarakat kini menunggu langkah konkret, mulai dari restrukturisasi manajemen, pengisian jabatan strategis, hingga evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan BUMD yang dinilai tidak produktif.
Tanpa tindakan tegas dan terukur, BUMD dikhawatirkan terus menjadi beban fiskal dan gagal berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
