DetakNasional.com,-Kampar-Sikap Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap program Sekolah Rakyat kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya dinilai enggan melanjutkan hingga berujung pada pengalihan program ke daerah lain, kini Pemkab Kampar justru berupaya menarik kembali program strategis tersebut ke wilayahnya.
Kamis (8/1), Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti mendatangi Kementerian Sosial RI dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung A Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kampar secara resmi mengajukan permohonan agar program Sekolah Rakyat kembali direalisasikan di Kampar.
Langkah ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat sebelumnya program Sekolah Rakyat di Kampar sempat menjadi polemik. Mantan Sekretaris Daerah Kampar, Hambali, pernah secara terbuka menyatakan bahwa program tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga peluang pembangunan Sekolah Rakyat akhirnya berpindah ke daerah lain.
Pernyataan itu kala itu menuai kritik luas. Pasalnya, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Kemensos yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Penolakan atau pengabaian terhadap program ini dinilai mencerminkan lemahnya keberpihakan pada kelompok masyarakat prasejahtera.
Kini, arah kebijakan Pemkab Kampar tampak berubah. Di hadapan Mensos, Ahmad Yuzar menyampaikan harapan besar agar Sekolah Rakyat dapat kembali dibangun di Kampar dengan alasan kebutuhan pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap Sekolah Rakyat bisa direalisasikan di Kampar. Program ini penting untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Ahmad Yuzar.
Senada, Wakil Bupati Misharti menyebut program tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan.
Namun demikian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa setiap usulan daerah tidak bisa serta-merta dikabulkan. Menurutnya, Kemensos akan tetap melakukan kajian menyeluruh berdasarkan perencanaan nasional, kesiapan daerah, serta konsistensi kebijakan pemerintah setempat.
“Kami terbuka terhadap aspirasi daerah, tetapi semua usulan harus melalui kajian dan mekanisme yang berlaku,” tegas Gus Ipul.
Perubahan sikap Pemkab Kampar ini dinilai sejumlah pihak sebagai upaya koreksi atas kebijakan sebelumnya yang menuai kecaman. Namun publik tetap mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah: apakah langkah ini benar-benar lahir dari kepentingan rakyat, atau sekadar manuver setelah peluang strategis terlanjur hilang.
Kini keputusan berada di tangan Kementerian Sosial. Sementara itu, masyarakat Kampar hanya bisa berharap agar masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin tidak terus terjebak dalam tarik-ulur kebijakan elite daerah.
