Dampak keterbatasan keuangan tersebut paling terasa di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir. Sejak akhir Desember 2025, aktivitas di kantor BPKAD terpantau meningkat, dengan kehadiran berbagai pihak, mulai dari kontraktor hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berupaya mengurus dan memastikan penyelesaian pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Namun, keterbatasan kas daerah (kasda) membuat sebagian besar pihak terpaksa menunda pencairan hak mereka. Pemerintah daerah diduga belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu dekat, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan mitra kerja pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, publik kembali meminta klarifikasi kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rokan Hilir, yang saat ini dipimpin oleh Fauzi Effrizal, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam keterangannya, Fauzi Effrizal membenarkan adanya keterlambatan keuangan daerah yang berdampak langsung pada proses pembayaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah menunggu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.
“Memang benar, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami keterlambatan. Namun, dalam minggu ini kami mendapat informasi bahwa transfer dana dari pusat akan segera dilakukan. Setelah dana tersebut masuk, pemerintah daerah akan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda,” ujar Fauzi Effrizal melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/01/2026)
Sementara itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan terus memantau langkah serta komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan keuangan tersebut, demi menjamin kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas aktivitas pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
Kontributor: Arj
