Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

SERAM RIAU Dukung Sikap Tegas Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian

Kamis, 29 Januari 2026 | Januari 29, 2026 WIB Last Updated 2026-01-29T09:07:59Z


Detaknasional.com,- Kampar — Serikat Aktivis Mahasiswa Riau (SERAM RIAU) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kapolri yang menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.

SERAM RIAU menilai sikap tersebut merupakan langkah yang tepat dalam menjaga independensi Polri sebagai alat negara, sekaligus bentuk komitmen dalam mempertahankan marwah institusi kepolisian agar tetap profesional dan bebas dari intervensi politik praktis.

Koorlap SERAM RIAU, Muhammad Sopian, menegaskan bahwa secara konstitusional Polri memang harus berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah struktur kementerian.

“Kami mendukung sikap Kapolri yang secara tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian. Polri adalah alat negara, bukan alat politik, dan harus tetap berdiri independen demi menjaga keadilan serta kepercayaan publik,” ujar Muhammad Sopian dalam pernyataan resminya, Kamis (29/1/2026).

Menurut SERAM RIAU, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan garis komando, serta membuka ruang politisasi terhadap institusi penegak hukum. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip demokrasi.

SERAM RIAU juga menegaskan bahwa keberadaan Polri yang independen merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional, supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“Kami sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen kontrol sosial akan terus mengawal agar institusi Polri tetap profesional, presisi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan kekuasaan,” lanjut Sopian.

SERAM RIAU mengajak seluruh mahasiswa, kaum intelektual, dan elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga demokrasi dan menolak setiap wacana yang berpotensi melemahkan institusi negara.

“Polri harus tetap independen dan berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga marwah hukum dan demokrasi,” tutup Muhammad Sopian.

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update