Detaknasional.com,- KAMPAR, 22 Mei 2026 – Sejumlah beberapa perusahaan media di Kabupaten Kampar menyayangkan munculnya sosok tertentu yang belakangan ini dinilai terlalu jauh dan berlebihan dalam mengkritik Pemerintah Daerah serta DPRD Kampar terkait alokasi anggaran publikasi media. Sosok yang menjadi sorotan tersebut bahkan disebut-sebut merupakan mantan pedagang ikan sarden di pasar pagi, yang kini dinilai bersikap “sok hebat” dan seolah-olah paling berhak mengatur urusan pemerintahan daerah, padahal tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi di Kampar.
Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh beberapa redaksi media lokal saat bertemu di Kampar, Jumat (21/5/2026). Mereka mengaku heran dengan sikap pihak luar yang tiba-tiba ikut campur dan melancarkan serangan terhadap kebijakan yang sejatinya merupakan ranah kewenangan daerah.
“Kami heran, sebenarnya kapasitas mereka itu apa? Siapa mereka hingga tiba-tiba ikut campur dan menyerang kebijakan yang ada di Kabupaten Kampar? Selama ini kami yang berada di sini, insan pers lokal, tetap menjaga etika dan batasan. Kami tidak pernah mencampuri urusan anggaran atau kebijakan publikasi di daerah lain, apalagi sampai menuding macam-macam. Jadi kami harap, pihak luar juga tahu diri, jangan asal bicara dan merasa paling benar,” tegas salah satu pimpinan media setempat.
Menurut para media, alokasi anggaran publikasi dan informasi di daerah merupakan kebijakan murni Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kampar yang disusun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sah, transparan, dan sesuai kebutuhan daerah. Anggaran tersebut, kata mereka, sejatinya diperuntukkan guna mendukung kerja sama penyebarluasan informasi pembangunan, program kerja pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat luas melalui media-media lokal yang beroperasi dan berbadan hukum di wilayah Kampar.
“Perlu diluruskan, anggaran publikasi itu bukan uang haram, bukan juga untuk orang kuat atau kelompok tertentu. Dana itu dialokasikan agar wartawan dan media lokal Kampar tetap bisa eksis, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik dan benar kepada masyarakat. Ini hak kami dan kebutuhan kami di sini,” sambungnya.
Mereka pun menegaskan, besaran nilai yang dialokasikan sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif daerah. Tak sepantasnya pihak luar yang sama sekali tidak beraktivitas jurnalistik di Kampar, tidak tahu kondisi lapangan, dan hanya datang sesekali untuk mengkritik, merasa berhak menilai atau menentukan berapa anggaran yang pantas.
“Jadi mau dianggarkan Rp100 miliar sekalipun, atau bahkan Rp1 triliun, itu urusan kami di sini, urusan pemerintah dan DPRD Kampar yang memang bertanggung jawab mengelola uang rakyat. Apa urusannya dengan mereka yang hanya duduk di luar, tidak beroperasi di sini, tapi sibuk membuat keributan? Jangan merasa paling suci dan paling paham urusan orang lain,” tegasnya kembali.
Para media juga mengingatkan agar seluruh elemen, termasuk pihak-pihak yang gemar mengkritik, untuk lebih menghormati kebijakan daerah dan menjaga suasana kondusif. Mereka khawatir, kegaduhan yang dibuat oleh pihak luar yang tidak memahami konteks sebenarnya justru dapat memperkeruh hubungan antar sesama insan pers serta merusak sinergitas yang selama ini sudah terjalin baik antara media, pemerintah, dan DPRD di Kabupaten Kampar.
“Kami ingin suasana di Kampar tetap damai, kerja sama tetap berjalan baik. Jangan ada pihak luar yang memprovokasi atau membuat kegaduhan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Biarkan kami yang di sini menyelesaikan urusan kami dengan cara yang elegan dan beretika,” pungkas para pimpinan media.
