DetakNasional.com-,KAMPAR – Kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dinilai “gagal total” memimpin Kabupaten Kampar Ketua Umum Aliansi transparansi Indonesia (Amti). Ia juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penggeledahan di pemerintah Kabupaten Kampar guna mengusut dugaan praktik nepotisme dan persoalan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Amti saat menyoroti berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Ahmad Yuzar. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan secara terbuka, berdasarkan data, dokumen, serta hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan dan nepotisme, KPK harus turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” kata Amti.
Ia menilai dugaan nepotisme tidak boleh dibiarkan apabila berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun penempatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dorong Pemeriksaan Menyeluruh
Amti meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh aspek pemerintahan, termasuk proses pengadaan, pengelolaan anggaran, distribusi program, serta kebijakan kepegawaian. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang memengaruhi pelayanan publik.
Meski demikian, dugaan nepotisme dan berbagai tudingan terhadap pemerintah daerah masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan serta dokumen resmi. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dari lembaga berwenang.
Pemkab Kampar Diminta Transparan
Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai capaian program, penggunaan anggaran, serta kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat. Transparansi diperlukan agar publik dapat menilai kinerja pemerintahan secara objektif.
Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan perangkat daerah terkait juga perlu memberikan ruang bagi kritik serta menyampaikan klarifikasi terhadap berbagai tudingan yang berkembang.
Amti menegaskan bahwa dorongan pemeriksaan oleh KPK bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar maupun Pemerintah Kabupaten Kampar terkait tudingan “gagal total”, dugaan nepotisme, dan dorongan agar KPK melakukan penggeledahan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
