.jpg) | |
|
DetakNasional.com,-Minggu, 4 Januari 2026, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Ida Yulita Susanti menegaskan bahwa langkah transparansi yang ditempuh manajemen bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kewajiban membenahi BUMD. Selama empat bulan memimpin, Ida menyebut telah melakukan penataan di berbagai sektor, termasuk meminta audit menyeluruh oleh BPKP terhadap PT SPR dan seluruh anak perusahaan. Laporan hasil audit tersebut kini sudah diterima dan memuat catatan serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Di tengah proses pembenahan itu, Ida melontarkan pertanyaan kritis. Menurutnya, munculnya resistensi ketika audit mulai dibuka justru menimbulkan tanda tanya. “Audit ini kami minta sebagai dasar menata BUMD lebih sehat. Kalau transparansi dianggap persoalan, lalu siapa yang sebenarnya terganggu dengan hasil LHP BPKP?” ujarnya.
Ida menegaskan, audit bukan alat mencari kambing hitam, melainkan mekanisme negara yang wajib dihormati. Terlebih, langkah pembenahan yang ditempuh SPR paralel dengan upaya menata kerja sama aset daerah, termasuk skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai lebih menguntungkan daerah dibanding skema sebelumnya. “Semua kebijakan dijalankan melalui prosedur resmi, koordinasi dengan pemerintah, dan keputusan RUPS,” katanya.
Ia menilai, publik berhak mengetahui fakta apa adanya. Jika keterbukaan justru memunculkan kecurigaan, menurut Ida, yang patut dipertanyakan bukan auditnya, melainkan keberanian menerima hasilnya. “Pada akhirnya, publik akan melihat sendiri siapa yang merasa terganggu ketika data mulai dibuka,” tegasnya.(rls)
