.jpg) |
| Personal archive : Ida Yulita Susanti, Direktur PT SPR |
Menurut Ida, pengakuan bahwa kontrak tersebut tidak dapat dianulir karena sah secara hukum menunjukkan bahwa prosesnya telah melalui mekanisme persetujuan, komunikasi, dan administrasi resmi antara PT SPR dan Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham dan pemilik aset.
“Kalau prosesnya sudah diakui sah dan tidak bisa dianulir, itu artinya seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan. Dalam etika pemerintahan, pengakuan keabsahan proses merupakan bentuk persetujuan kelembagaan,” ujar Ida.
Ia menegaskan bahwa PT SPR tidak pernah mengambil langkah sepihak. Seluruh tahapan kontrak dilakukan melalui surat resmi, laporan administrasi, forum RUPS, serta keputusan gubernur, sehingga Pemerintah Provinsi Riau secara institusional telah mengetahui dan terlibat dalam proses tersebut.
“Komunikasi kelembagaan itu dibuktikan dengan dokumen. Ada suratnya, ada laporannya, ada forum resminya. Jadi tidak benar jika dikatakan tidak diajak bicara,” tegasnya.
Ida menjelaskan bahwa dalam etika pemerintahan, persetujuan tidak selalu diwujudkan melalui pernyataan lisan di ruang publik, melainkan melalui tindakan administratif dan keputusan formal yang memiliki kekuatan hukum.
“Etika birokrasi itu bekerja melalui dokumen dan prosedur. Ketika sebuah kontrak diakui sah dan dijalankan, maka secara administratif itu berarti telah melalui proses persetujuan,” katanya.
Terkait permintaan pendalaman isi kontrak, Ida menyatakan PT SPR terbuka sepenuhnya dan siap memaparkan seluruh detail, mulai dari jangka waktu, nilai kerja sama, hingga alur penerimaan daerah, dalam forum resmi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kami siap menjelaskan secara terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Semua tertuang jelas dalam kontrak dan laporan pengelolaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PT SPR tetap berkomitmen menjaga hubungan kelembagaan yang sehat dengan Pemerintah Provinsi Riau, serta memastikan pengelolaan Hotel Aryaduta berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat optimal bagi daerah.
“Bagi kami, etika pemerintahan adalah taat hukum, taat prosedur, dan taat pada keputusan pemegang saham. Selama itu dijalankan, maka prosesnya etis dan sah,” pungkasnya.
