DetakNasional.com-,Kampar — Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI), Mhd Suryatama, S.Kom., menyatakan dukungannya terhadap penolakan wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, Polri harus tetap independen dan berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Mhd Suryatama menegaskan bahwa independensi Polri merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, serta iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Polri adalah alat negara yang harus berdiri netral dan profesional. Menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang intervensi kepentingan sektoral dan politik praktis, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum,” ujar Mhd Suryatama dalam pernyataannya, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, bagi kalangan pengusaha muda, keberadaan institusi penegak hukum yang independen sangat penting dalam menciptakan rasa aman, kepercayaan investor, serta kelancaran aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
“Iklim usaha yang kondusif hanya bisa tercipta apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional, bebas dari tekanan politik, dan berada dalam satu garis komando yang jelas di bawah Presiden,” lanjutnya.
HIPMI, sebagai organisasi pengusaha muda, kata Mhd Suryatama, mendukung penguatan institusi Polri agar tetap Presisi, transparan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum demi kepentingan nasional.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi setiap wacana kebijakan strategis secara bijak dan konstitusional, demi menjaga stabilitas nasional, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi.
“Polri harus tetap independen dan berada di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan keberlanjutan pembangunan,” tutup Mhd Suryatama.
