Kampar - Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu faktor rendahnya realisasi retribusi daerah, terus menuai respons dari sejumlah kader Partai Gerindra di Riau.
Setelah sebelumnya menyampaikan keberatannya, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Ahmad Taridi, S.H.I., kembali menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya dipandang dari sisi berkurangnya retribusi semata. Menurutnya, program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto, merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi generasi muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program MBG memiliki dampak yang sangat luas. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. UMKM tumbuh, petani dan peternak mendapat pasar yang lebih pasti, pelaku usaha katering berkembang, bahkan membuka lapangan pekerjaan baru. Karena itu, sangat disayangkan jika program ini justru dianggap sebagai penyebab menurunnya PAD,” ujar Taridi, Rabu (24/6/26).
Taridi menilai, Program MBG sejatinya menghadirkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat meningkatkan perputaran uang di daerah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah daerah justru memiliki peluang untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dalam jangka menengah dan panjang.
Pandangan tersebut, lanjut Taridi, juga sejalan dengan yang disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang menilai Program MBG telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tumbuhnya berbagai sektor usaha pendukung.
“MBG bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah investasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Jika dijalankan secara maksimal, manfaat ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan daerah,” tegas Taridi.
Dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG juga terus mengalir dari berbagai kalangan di Riau. Mereka menilai program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke daerah.
